LAKIP Tahun 2014

  • Dibaca: 422 Pengunjung

 

 

Azas akuntabilitas merupakan salah satu dari tujuh azas umum penyelenggaraan negara seperti termaktub dalam  pasal 3 Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN. Azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat/masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Untuk menjabarkan azas akuntabilitas tersebut, Pemerintah menerbitkan Inpres  Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, yang kemudian prinsip dasar dari Inpres tersebut diakomodir di dalam PP 106 Th 2000 dan PP 108 Th 2002, yang pada intinya mengharuskan Pemerintah Kabupaten beserta perangkatnya untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

 

Sebagai penjabaran dari Inpres Nomor 7 Tahun 1999, Pemerintah membuat pedoman Sistem Akip berupa modul-modul Sistem Akip dan membuat Pedoman Penyusunan LAKIP berupa Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003. Dalam pedoman-pedoman tersebut diatur bahwa Sistem AKIP terdiri dari 4 komponen, yaitu: Perencanaan Strategis; Perencana Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat perempuan keluarga berencana dan pemerintahan DesaTahun 2014ini menggambarkan secara umum pencapaian kenerja pelaksanaan kegiatan program dan pengelolaan anggaran. Penetpan kinerja merupakan tolak ukur keberhasilan tercapainya target dari indikator sasaran program yang menjadi dasar evaluasi dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada akhir tahun.Penetapan kinerja tersebut tercermin dalam indikator kinerja berdasarkan pada aspek input, output dan outcome.

  • Dibaca: 422 Pengunjung