Renstra BPMPKBPD

  • Dibaca: 582 Pengunjung

Pemberdayaan perempuan dan anak serta pemberdayaan masyarakat desa merupakan dasar yang penting dalam perkembangan masyarakat. Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa lebih diarahkan dalam mewujudkan  masyarakat yang mandiri yang berkontribusi positif terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pencapaian Mellinium Development Goals(MDGs) tahun 2015. Namun mewujudkan tujuan tersebut  tidak mudah, karena dipengaruhi oleh multifaktor salah satunya adalah faktor kebijakan dan  penyusunan perencanaan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangnan Nasional mengamanatkan bahwa perlunya perencanaan strategis (renstra) di tingkat unit kerja dalam mendukung perencanaan daerah. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang bersifat sistematis dan indikatif yang memuat program-program pembangunan dan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

Sistem desentralistik semakin mendorong Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa Kabupaten/kota berfungsi sebagai menyusun kebijakan dan perencanaan. Untuk menggerakkan segenap potensi pembangunan yang ada di daerah sesuai dengan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah secara terencana dan terukur, maka diperlukan perencanaan strategis.  Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa Kabupaten Klungkung sebagai acuan untuk menyusun program dan kegiatan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dan permasalahan yang cenderung berkembang dan semakin komplek. 

Dalam upaya meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program pembangunan dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung, penyusunan renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa mengacu pada perundangan-undangan yang berlaku. Penyusunan renstra ini mengacu pada grands strategyRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung tahun 2008-2014 sesuai dengan Perda Nomor3 Tahun 2014. Sedangkan program atau urusan wajib Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa yang disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanan Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu urusan pemberdayaan masyarakat, perberdayaan perempuan, keluarga berencana dan pemerintahan desa. 

Sebagai upaya mewujudkan  penyelenggaraan pembangunan yang optimal di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa yang mencerminkan aspekefektifitas, dan efisiensiserta berdaya saing maka dipandang perlu menyusun rencana strategis pembangunan di bidang Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa tahun 2013-2018.

  • Dibaca: 582 Pengunjung