https://drive.google.com/drive/folders/13KJeFP8XHUk_3RKeug1D3XvFxG39WVhL
Editor
Pemkab Klungkung Terima Studi Komparasi Pemkot Banjarmasin
Dalam rangka peningkatan kapasitas , Pemerintah Kota Banjarmasin menyelenggarakan studi komparasi ke kabupaten Klungkung. Rombongan studi komparasi asal Kalimantan Selatan ini diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung Anak Agung Gede Lesmana didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung I Wayan Suteja, AP, M.Si hari Rabu, 22 Nopember 2023 bertempat di Ruang Rapat Praja Mandala.
Bersama rombongan yang dipimpin langsung oleh Walikota Banjarmasin H. Ibnu Sina ini didiskusikan berbagai hal terkait dengan kegiatan PKK dan penerapan 10 program PKK, transisi PAUD ke SD yang menyenangkan serta peran perangkat daerah Kabupaten Klungkung.
Rombongan studi komparasi dari Pemkot Banjarmasin ini kemudian juga diajak mengenal sejarah kerajaan Klungkung di Monumen Puputan Klungkung dan juga mengenal kain endek khas daerah yang ada di Pasar Tematik Semarapura.
Sekda Klungkung Jadi Narasumber PETIK AKSI IV BKKBN
Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung Anak Agung Gede Lesmana, ST, MT menjadi salah satu narasumber kegiatan Praktik Baik Audit Kasus Stunting Indonesia (PETIK AKSI) IV yang diselenggarakan BKKBN Selasa (21/11/2023). Turut hadir mendampingi Sekda Klungkung dalam kegiatan ini, Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) Kabupaten Klungkung I Wayan Suteja, AP. M.Si beserta jajaran, Kadis Kesehatan drg. I Gusti Agung Dwijawati, M.Kes, unsur pakar TPPS Kabupaten Klungkung dr. Made Supartha,MSc,SpA, serta Kepala Puskesmas Klungkung I drg. Ida Bagus Dwipayana
Kegiatan yang dilaksanakan secara daring ini, juga dihadiri Sekretaris Kota Surabaya selaku narasumber. Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K); Deputi Bidang Keluarga Sejahtera & Pemberdayaan Keluarga BKKBN Nopian Andusti, S.E., M.T; Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak BKKBN dr. Irma Ardiana, MAPS; Penyuluh KB Ahli Utama Ir. Siti Fathonah, MPH; Penyuluh KB Ahli Utama drg. Widwiono, M. Kes dan PO Program dan Kegiatan, Sekretariat PPS BKKBN Pusat Dr. dr. Lucy Widasari, M.Si
Dalam kegiatan ini Sekda Klungkung memaparkan perkembangan kasus staunting di kabupaten Klungkung, khususnya berbagai intervensi yang telah dilakukan terhadap calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, bayi di bawah dua tahun, serta bayi di bawah lima tahun. Setelah paparan dilakukan proses Tanya jawab dengan para peserta secara daring. Beberapa pertanyaan yang diajukan terkait dengan peran kelompok pakar dalam TPPS, dukungan anggaran dalam percepatan penurunan stunting, serta tindakan yang dilakukan terhadap keluarga yang menolak mengikuti proses rujukan ke RSUD. Pertanyaan-pertanyaan yang mengemuka dalam Petik Aksi IV ini telah dijawab secara lugas oleh Sekda Klungkung dengan didukung oleh Kepala DPMDPPKB Kabupaten Klungkung serta dr. Made Supartha,MSc,SpA selaku tim pakar.
BPMDPPKB Klungkung Laksanakan Pelatihan Pengembangan Usaha BUMDesa dan BUMDesa Bersama
Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan BUMDesa dan BUMDesa Bersama di kabupaten Klungkung, telah dilaksanakan kegiatan Pelatihan Pengembangan Usaha BUMDesa dan BUMDesa Bersama. Kegiatan pelatihan yang dilakukan selama tiga hari yaitu tanggal 13, 14, dan 16 Nopember 2023 ini dilaksanakan di tiga tempat yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Kantor Camat Banjarangkan dan Kantor Camat Nusa Penida. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung I Wayan Suteja, AP, M.Si didampingi oleh Kabid Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Perdesaan beserta staf. Narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan ini berasal dari Balai Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Denpasar, Tim Pembina BUMDesa (Inspektorat Daerah Kabupaten Klungkung), dan dari TA PM Kabupaten Klungkung.
Untuk menunjang peningkatan ekonomi desa, perlu adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang dapat menjadi wadah pemerintah desa dan warganya yang secara proporsional dalam melaksanakan program pemberdayaan perekonomian di tingkat desa. Keberadaannya secara legal dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) bahwa Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Berdirinya BUMDes bertujuan untuk menggali dan mengoptimalkan potensi wirausaha desa dan diharapkan mampu merangsang dan menggerakakan roda perekonomian desa.
Dalam pelatihan ini dibahas strategi seperti memilih unit usaha berdasarkan potensi dan permasalahan, menggali potensi dan permasalahan, menggerakkan dan menata potensi ekonomi desa melalui BUMDesa. Juga dipaparkan hasil pemetaan berupa daftar inventaris potensi dan permasalahan, serta upaya-upaya untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam turut mengawasi berjalannya usaha dari BUMDesa. Melalui pelatihan ini diharapkan Usaha BUMDesa dapat berkembang dan berkelanjutan sehingga dapat membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan di desa.
Plt Bupati Klungkung Buka Sosialisasi Pengoperasian Web e-HDW dan Peningkatan Kapasitas Kader Pembangunan Manusia
Dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kabupaten Klungkung, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) Kabupaten Klungkung menggelar Sosialisasi Pengoperasian Web Human Development Worker (e-HDW) dan Peningkatan Kapasitas Kader Pembangunan Manusia di Wyndham Jivva, Lepang, Senin (13/11/2023). Sosialisasi ini dibuka Plt. Bupati Klungkung I Made Kasta, didampingi Kadis DPMDPPKB Kabupaten Klungkung I Wayan Suteja, AP, M.Si. Turut hadir perwakilan dari Bappeda, Dinas Kesehatan, dan Camat se- Kabupaten Klungkung.
Kadis DPMDPPKB I Wayan Suteja dalam laporannya menyampaikan tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan serta menyelaraskan kualitas pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting di Tingkat Kabupaten Klungkung dengan keluaran (output) dan manfaat (outcome) yang jelas dan terukur.
“Jumlah peserta sebanyak 150 orang terdiri dari Tim TPPS Kabupaten Klungkung, Camat se-Kabupaten Klungkung, PD dan PLD se-Kabupaten Klungkung, Koordinator PKB/PLKB se -Kabupaten Klungkung, Sekretaris Desa se-Kabupaten Klungkung, dan Kader Pembangunan Manusia se-Kabupaten Klungkung”, papar Wayan Suteja.
Plt. Bupati Klungkung I Made Kasta dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penurunan kasus stunting di kabupaten Klungkung.
” Hingga saat ini kasus stunting di Kabupaten Klungkung telah mengalami penurunan hingga mencapai angka 4,7. Namun kita harus tetap waspada tethadap munculnya kasus-kasus stunting baru”, papar Made Kasta.
Lebih lanjut Plt Bupati Klungkung asal Desa Akah ini mengingatkan pentingnya pengetahuan tentang gizi bagi para ibu dan calon Ibu. Oleh karena itu peran Kader Pembangunan Manusia dalam membangun dan meningkatan pengetahuan tentang stunting dan cara mengantisipasinya sangat penting dan strategis..
Guna memantau dan mendukung peningkatan konvergensi intervensi gizi kepada keluarga mulai dari 1.000 HPK (Hari Pertama Kelahiran), telah dikembangkan aplikasi e-HDW oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sejak tahun 2020. Electronic Human Development Worker e-HDW merupakan tools pendataan, pengumpulan, pemantauan, pencatatan dan pelaporan pada sasaran rumah tangga dalam pencegahan stunting di Desa.
“Aplikasi e-HDW digunakan oleh Kader Pembangunan Manusia untuk mendukung Desa dalam fasilitasi konvergensi pencegahan stunting”, papar Adi Parmadi selaku narasumber dalam sosialisasi ini.
Lebih lanjut Adi Parmadi meminta Sekretaris Desa berperan aktif mendukung pengisian web ini agar web ini dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
DPMDPPKB Klungkung Laksanakan Evaluasi Audit Kasus Stunting Semester I Tahun 2023
Dalam rangka mendiseminasikan perkembangan percepatan penurunan kasus stunting di Kabupaten Klungkung, DPMDPPKB Kabupaten Klungkung melaksanakan Evaluasi Audit Kasus Stunting Semester I Tahun 2023 bertempat di Kantor Perbekel Desa Gelgel Kamis (9/11/2023). Evaluasi ini dihadiri unsur Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Sekretaris DPMDPPKB. Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga beserta jajaran. Turut hadir beberapa OPD terkait seperti Bappeda, Dinas Kesehatan, RSUD Klungkung, Camat Klungkung, Perbekel Desa Gelgel, PKB/PLKB Kecanatan Klungkung dan unsur lainnya.
Dalam paparan yang disampaikan oleh Sekdis PMDPPKB Kabupaten Klungkung menyampaikan, prevalensi penurunan stunting di Kabupaten Klungkung sudah menunjukkan perkembangan yang berarti di mana prevalensi stunting Kabupaten Klungkung turun dari 19,4% pada tahun 2021 menjadi 7,7% pada tahun 2022.
“Capaian ini masih lebih baik dari pada prevalensi stunting di provinsi Bali dan nasional yang masing-masing mencapai 8 % dan 14 % pada pengujung tahun 2022“, papar Sekdis Wayan Sudiarsa.
Lebih lanjut Wayan Sudiarsa, menjelaskan bahwa fokus audit kasus stunting semester I tahun 2023 ini mengambil lokus di desa Gelgel dan Tojan. Dari kedua desa ini telah ditetapkan sasaran audit sebanyak Sembilan orang terdiri atas 1 orang calon pengantin, 2 orang ibu hamil, 2 orang ibu nifas, 3 orang bayi bawah 2 tahun (baduta), dan 1 orang bayi bawah lima tahun (balita). Terhadap kesembilan sasaran ini telah dilaksanakan audit, penilaian, rencana tindak lanjut, dan evaluasi intervensi.
Perwakilan dari BKKBN Provinsi Bali dr. Adiguna yang hadir dalam evaluasi ini menyampaikan apresiasinya atas terlaksananya kegiatan pada hari ini. Pihaknya menyambut baik apa yang telah dilakukan oleh para Tim Pendamping Keluarga, Penyuluh Keluarga Berencana, Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang difasilitasi oleh DPMDPPKB Kabupaten Klungkung. Namun pihaknya memberi catatan belum optimalnya pengisian aplikasi Elsimil oleh para petugas.
“Menurut kami capaian penurunan stunting di kabupaten Klungkung sudah cukup baik, namun harus diikuti dengan pengisian aplikasi Elsimil oleh para petugas”, papar dr. Adiguna.
Aplikasi elektronik siap nikah dan hamil (elsimil) itu sendiri merupakan aplikasi skrining pendampingan untuk calon pengantin (catin), calon pasangan usia subur (CaPUS), ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan keluarga yang memiliki bayi usia 0-59 bulan. Aplikasi elsimil merupakan inovasi dari BKKBN dengan tujuan utamanya adalah menekan angka stunting.
Selain berfungsi sebagai alat skrining, Elsimil juga berfungsi sebagai media komunikasi dengan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan edukasi tentang kesehatan reproduksi, kontrasepsi, kesiapan pranikah, kesiapan kehamilan, serta cegah kanker
Asosiasi BPD Nasional Kabupaten Maros Kunjungi Klungkung
Dalam rangka meningkatkan kinerja, Asosiasi Badan Permusywaratan Desa Nasional Kabupaten Klungkung mengadakan studi tiru ke Kabupaten Klungkung Minggu (5/11/2023). Rombongan dari Kabupaten Maros yang dipimpin oleh Akbar ini, diterima di Tukad Jinah Tubing (TJT), desa Manduang, kecamatan Klungkung, kabupaten Klungkung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, I Wayan Suteja, AP, M.Si beserta jajaran.
Turut hadir menerima rombongan, Asisten Administrasi Sekda, Kadis Pariwisata, Kepala Bappeda, Kaban Brida, Camat Klungkung, Perbekel serta warga masyarakat Desa Manduang.
Dalam sambutan penerimaannya, Kadis PMDPPKB Kabupaten Klungkung menyampaikan sekilas tentang kabupaten Klungkung serta pembangunan desa di Kabupaten Klungkung yang diikuti dengan tukar informasi tentang situasi dan kondisi pada kedua daerah.
Launching Aplikasi SIGUNA Desa Gunaksa
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung I Wayan Suteja, AP, M.Si mewakili Bupati Klungkung dalam acara launching aplikasi SIGUNA bertempat di Banjar Nyamping, Desa Gunaksa, Sabtu (14/10/2023). Aplikasi yang secara resmi menjadi hak Desa Gunaksa dan bisa digunakan dalam melakukan pelayanan di Desa Gunaksa ini dikembangkan oleh PPK Ormawa HMM Fakultas Teknik Universitas Udayana dibawah bimbingan Wayan Nata Septiadi.
Kegiatan launching aplikasi ini merupakan bentuk legalitas pengaplikasian SIM layanan Desa Gunaksa yang berbasia digital secara resmi digunakan oleh masyarakat Desa Gunaksa. Turut hadir dalam acara launching tersebut dari unsur Badan Riset dan Inovasi Daerah, Camat Dawan, Kepolisian Resot Dawan, Danramil Dawan, Ketua dan sekretaris PII Cabang Klungkung, Duta Digital Kabupaten, Perbekel, Sekretaris Desa, KBD, Bendesa Desa Adat Gunaksa, BPD Desa Gunaksa, STT Desa Gunaksa, PKK Desa Gunaksa, serta perwakilan masyarakat, kader digital desa dan kader digital remaja. Sedangkan perwakilan dari Universitas Udayana yakni Dari UPKP, Reviewer PPK Ormawa, Wakil Dekan III Fakultas Teknik Universitas Udayana, pembimbing PPK Ormawa, Himpunan Mahasiswa Mesin dan Teknologi Informasi.
Bupati Klungkung dalam sambutannya yang dibacakan Kadis PMDPPKB berharap bahwa aplikasi ini dapat menjadi volunteer atau mungkin dikloning untuk pengembangan layanan di desa lain di Kabupaten klungkung. Disampaikan juga bahwa Kabupaten tentunya sangat berharap ada pengembangan inovasi berbasis digital seperti ini yang digagas dari perguruan tinggi baik dari mahasiswa maupun kalangan akademik yang nantinya bisa memberikan perubahan dan memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan desa.
BPPMDDTT Denpasar Gelar Pelatihan Desa Wisata Angkatan IX di Aan
Badan Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ( BPPMDDTT) Denpasar melaksanakan Pelatihan Desa Wisata Angkatan IX, tanggal 19 s.d 22 September 2023 berlokasi di Petapan Park, Desa Aan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Pelatihan diikuti oleh 30 orang peserta dari 6 Desa yaitu Desa Aan, Desa Bakas, Desa Tihingan, Desa Manduang, Desa Besan dan Desa Pesinggahan.
Acara dibuka oleh Kepala Dinas PMDPPKB Kab. Klungkung, I Wayan Suteja A.P, M.Si serta dihadiri oleh Kabid Promosi Pariwisata Dispar Kabupaten Klungkung, serta Pemerintah Desa Aan. Penutupan kegiatan Pelatihan oleh Kepala BPPMDDTT Denpasar, Nurcholis, S.Tr A.B, serta dihadiri oleh Kepala Dinas PMDPPKB Kabupaten Klungkung.
Pelatihan yang diadakan selama 4 (empat) hari ini dimentori oleh Penggerak Swadaya Masyarakat BPPMDDTT Denpasar dan Praktisi Desa Wisata dari Forum Komunikasi Desa Wisata Provinsi Bali. Pelatihan ini menekankan pada Konsep pengembangan, serta Tata Kelola Desa Wisata yaitu dengan melakukan sinergitas dengan BUMDesa serta stakeholder lainnya di Desa agar pembangunan serta pengelolaan desa wisata dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Selain melakukan pembelajaran dan diskusi di kelas, peserta juga melakukan kunjungan lapangan ke destinasi Pesiraman dan Aan Secret Waterfall untuk dapat melihat secara langsung bagaimana perencanaan serta pengelolaan sebuah destinasi untuk dapat diterapkan di desa masing-masing.
Pemkab Klungkung dan BPKP Provinsi Bali Gelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa
Dalam rangka pengelolaan keuangan sesa perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab serta memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik, . Pemerintah Kabupaten Klungkung bekerjasama dengan Perwakilan BPKP Provinsi Bali bertempat di Ruang Rapat Praja Mandala Kantor Bupati Klungkung menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Kamis (24/8/2023).
Workshop yang dihadiri oleh Camat, Perbekel dan Sekretaris Desa se-Kabupaten Klungkung ini. dibuka secara resmi oleh Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta. Turut hadir Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali, Muhammad Masykur, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Sarles Brabar, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), I Wayan Suteja. Narasumber dalam acara tersebut antara lain I Made Mangku Pastika (Anggota Komite IV DPD RI), Ari Dwikora Tono (Inspektur Utama Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional), Teguh Dwi Nugroho (Kepala Kanwil DJPB Provinsi Bali), dan Joko Sunaryanto (Koordinator Pengawasan Bidang APD Perwakilan BPKP Provinsi Bali).
Dalam sambutan pembukaannya, Bupati Klungkung mengajak peserta workshop untuk meningkatkan kerjasama dan bekerja secara totalitas dalam upaya mensejahterakan masyarakat serta menjalankan roda pemerintahan di Desa. Para perbekel harus menjadi manajer yang baik di desanya masing-masing.
“Jadilah manager yang baik di masing-masing Desa untuk mensejahterakan masyarakat”, pesannya.
Lebih jauh Nyoman Suwirta menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Klungkung sudah memetakan potensi destinasi wisata yang dimiliki untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari yang saat ini sebesar Rp 309 miliar, beberapa tahun ke depan, dalam kurun waktu 3-5 tahun bisa tembus Rp1 triliun dengan mengoptimalkan potensi pariwisata di Nusa Penida.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali, Muhammad Masykur dalam sambutannya berharap para perbekel/kepala desa di Kabupaten Klungkung lebih cermat menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sehingga dapat memberikan nilai tambah untuk kesejahteraan masyarakat desa.
“Jangan sampai dengan adanya dana yang besar di desa, justru desa terlibat dalam hal-hal yang tidak baik, apalagi kemudian sampai muncul kasus-kasus hukum”, harapnya.
Dalam dikusi panel yang dimoderatori I Wayan Suteja, para narasumber menyajikan paparannya masing-masing. Dalam orasinya, Pengawasan DPD RI terhadap Pelaksanaan Undang-Undang, APBN dan Kebijakan Pemerintah terkait Desa, Mangku Pastika memastikan permasalahan mengenai Dana Desa yang merupakan hasil pengawasan DPD RI akan disampaikan kepada mitra-mitra terkait dalam bentuk rapat kerja atau rapat dengar pendapat sebagai salah satu bentuk peran DPD RI dalam pembangunan desa melalui fungsi pengawasannya.
Ari Dwikora Tono dalam paparannya berjudul “Strategi Pengawalan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) 2021-2024 Tingkat Desa” berharap para Lurah dan Kepala Desa di Kabupaten Klungkung, dapat lebih serius dalam menangani persoalan stunting, karena penurunan stunting sangat strategis bagi masa depan bangsa dan negara menuju generasi era emas tahun 2045 dengan SDM unggul, memiliki kecerdasan dan sehat jasmani.
Kepala Kanwil DJPB Provinsi Bali, Teguh Dwi Nugroho, dalam paparannya tentang “Dana Desa Tahun 2023 Mendukung Pembangunan Ekonomi”, mengungkapkan target dana desa tahun 2023 disinkronisasikan dengan prioritas nasional seperti program perlinsos dan kemiskinan ekstrem melalui BLT Desa; memberikan bantuan permodalan kepada BUMDES; dan dukungan program sektor prioritas di desa termasuk penanganan stunting, mendukung ketahanan pangan dan hewani.
Joko Sunaryanto pada kesempatan tersebut, menyampaikan mengenai “Kinerja Desa Meningkat Masyarakat Sejahtera”, menjelaskan pengawasan BPKP dalam pengelolaan dana desa, antara lain telah mengeluarkan Aplikasi yang dapat membantu aparat desa dalam pengelolaan dana desa seperti Siskeudes, Siswaskeudes, dan SiaBumdes.
“Untuk peningkatan pelayanan terhadap pengelolaan APBDes dan dana desa, BPKP Bali telah menyediakan media komunikasi dan konsultasi desa melalui tautan konsultasi.balesanti.id“ tutupnya.