Berita

Bupati Klungkung I Made Satria dan Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gde Surya Putra secara resmi dilantik Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2).

Sebelum memasuki Istana Kepresidenan, seluruh kepala daerah yang akan dilantik mengikuti barisan kirab menuju Istana Kepresidenan tempat pelantikan. Kirab dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Wamendagri Bima Arya Sugiarto.

Diawali dengan pembacaan keputusan Presiden untuk pelantikan gubernur dan wakil gubernur serta pembacaan keputusan menteri untuk pelantikan bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dilanjutkan pengucapan sumpah/janji jabatan dipandu Presiden selaku pejabat yang melantik. Sekaligus penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji jabatan dan pemasangan tanda jabatan.

Bupati Klungkung I Made Satria mengatakan, usai pelantikan akan merapatkan birokrasi terlebih dahulu dan menyusun langkah agar satu misi, satu visi, dan satu tujuan ke depannya. “Kami akan datangi satu per satu OPD di Pemkab Klungkung untuk memastikan data yang akan menjadi prioritas pembangunan ke depannya,” ujar Bupati Satria didampingi Wakil Bupati Tjokorda Surya.

Setelah dilantik, seluruh kepala daerah akan mengikuti retret di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil), Magelang selama 8 hari mulai 21 sampai 28 Februari 2025. “Usai dilantik secara resmi kami sudah memimpin roda kepemimpinan di Kabupaten Klungkung. Karena saya harus mengikuti retret maka roda kepemimpinan akan dipimpin wakil bupati agar tidak ada kekosongan,” ujar Satria. 

Bupati Satria merasa berkesan dalam pelantikan serentak ini. Dia mengaku pelantikan sangat sederhana dengan penuh makna. Presiden langsung menyalami dan memberikan ucapan selamat kepada seluruh gubernur/wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.

Sumber: https://www.nusabali.com/berita/187090/presiden-prabowo-lantik-bupati-dan-wakil-bupati-klungkung

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta pendamping desa terus fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di desa serta pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Hal ini disampaikan Gus Halim dalam Rapat Konsolidasi dan Pendampingan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 di Kota Surabaya, Senin (16/9/2024) malam.

Menteri yang akrab disapa Gus Halim itu menilai, kedua langkah itu mampu mempercepat peningkatan manajemen pengelolaan, kreativitas, dan inovasi masyarakat di dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam di desa secara maksimal dan berkelanjutan.

“Dalam positioningnya, tenaga pendamping desa ini harus profesional ideologis. Artinya apa, semuanya harus bekerja secara profesional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Gus Halim mengatakan, dengan visi pengabdian yang dibangun sejauh ini diharapkan mempercepat pendamping dan pegiat desa untuk berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk jika dalam waktu dekat berganti Menteri Desa yang baru.

Gus Halim juga berpesan, agar cita-cita totalitas perjuangan dalam menuntaskan masalah desa selama ini terus aktif dan terhubung ke berbagai pelosok desa.

“Siapa pun pemimpinnya, siapapun menterinya, tetapi kita harus sama-sama satu ideologi dan visi. Sehingga ketika bicara kinerja profesional, maka lakukanlah se profesional mungkin,” jelas mantan Ketua DPRD Jawa Timur itu.

Profesor Kehormatan Unesa ini juga meyakini kesamaan fondasi ideologi dan visi itu akan terus menumbuhkan komitmen bahwa desa harus mencapai puncak kemandiriannya.

Gus Halim optimistis bahwa akan terus melanjutkan komitmen perjuangan bagi kesejahteraan masyarakat desa itu, kendati perannya dalam waktu dekat ini tak lagi di Kemendes PDTT. Sebab, perjuangan demi terwujudnya masyarakat desa yang mandiri itu harus berkelanjutan. Sehingga perlu  terus dikawal dan disuarakan.

“Saya selalu berpandangan bahwa ketika kita memiliki kesamaan ideologi dan visi, maka kebersamaan itu tidak akan pernah berakhir. Meskipun saya harus pindah ruangan, harus pindah atmosfer, itu mungkin hanya berganti bermain peran saja. Sebab substansi kebersamaan visi perjuangan itu tetap sama,” paparnya.

Dalam kesempatan itu, Gus Halim mengingatkan seluruh pegiat desa dan pendamping desa terus melakukan evaluasi kinerja secara rutin. Agar dalam praktiknya tersebut tetap terstruktur secara sistematis.

Geliat Posyandu di Kabupaten Klungkung kembali menorehkan prestasi gemilang. Purwatiningsih, Kader Posyandu Bokong Desa Sampalan Klod Kecamatan Dawan berhasil menjadi kampiun dan ditetapkan sebagai Juara I Kader Posyandu Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2024. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam acara Jambore Kader Posyandu Bidang Kesehatan yang diadakan di Trans Luxury Convention Center, Bandung, pada Jumat, 13 September 2024. Jambore itu diikuti oleh peserta dari 38 provinsi dengan total 720 peserta, terdiri dari 636 kader posyandu dari 497 kabupaten/kota.

Dalam sambutannya Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menekankan bahwa peran kader posyandu sangat vital dalam memastikan masyarakat tetap sehat, bahkan sebanding dengan tugas seorang menteri.

“Baik menteri maupun kader posyandu, tugasnya sama, yaitu memastikan masyarakat tetap sehat,” ungkap Menkes.

Lebih lanjut  Menkes  menyatakan , terdapat dua cara utama dalam menjaga kesehatan masyarakat. Pertama, melalui edukasi tindakan promotif dan preventif. Untuk anak-anak, misalnya, memastikan mereka selalu mencuci tangan dan tidak buang air sembarangan.

“Bagi orang dewasa, perlu menjaga pola makan agar tidak obesitas, rutin mengukur tekanan darah dan gula darah di puskesmas, serta untuk lansia, penting untuk aktif bergerak minimal 30 menit setiap hari,” jelas Menkes

Ia menambahkan bahwa sebagian besar penyakit penyebab kematian seperti stroke, jantung, dan kanker, dapat dicegah melalui deteksi dini dan skrining kesehatan.

“Oleh karena itu, para kader posyandu juga harus mengajak orang tua memastikan anak-anak mereka mendapatkan imunisasi secara lengkap,” lanjutnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Maria Endang Sumiwi, menambahkan bahwa penghargaan dalam bentuk Jambore Kader Tingkat Nasional ini merupakan wujud perhatian dari Kemenkes kepada para kader posyandu. Sejak April 2024, proses pemilihan kader posyandu berprestasi dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat nasional.

Ada enam kategori penghargaan, yaitu Kader Berprestasi Tingkat Nasional, Kader Inovasi Tingkat Nasional, Posyandu Berprestasi Tingkat Nasional, Posyandu Inovasi Tingkat Nasional, Kader Berprestasi Tingkat Provinsi, dan Posyandu Berprestasi Tingkat Provinsi. Penghargaan itu merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi besar para kader posyandu dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat di berbagai daerah.

Berikut adalah daftar penerima penghargaan dalam Jambore Kader Posyandu Nasional 2024:

Kategori Kader Berprestasi Tingkat Nasional:

1. Purwatiningsih, Posyandu Bokong, Kabupaten Klungkung, Bali
2. Nining Rusminingsih, S.E., Posyandu Alamanda, Kota Bandung, Jawa Barat
3. Mahmudah, Posyandu Dahlia 1, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
4. Refika Putri, Posyandu Terintegrasi Sayang Bunda, Kabupaten Solok, Sumatera Barat
5. Ainan Musa, Posyandu Dahlia, Kabupaten Tidore Kepulauan, Maluku Utara
6. Lidya Sutyatik, Posyandu Yawi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah

Kategori Kader Inovasi Tingkat Nasional:

1. Nurani, Posyandu Kerang Hijau, DKI Jakarta
2. Retno Wulandari, Posyandu Kamboja, Jawa Timur
3. Murniati, Posyandu Edelweis II, Nusa Tenggara Barat
4. Nor Baiti Hasanah, Posyandu Flamboyan, Kalimantan Selatan
5. Eni Widiastuti, Posyandu Muji Lestari, Jawa Tengah
6. Farita Lianti, Posyandu Kepodang Indah, Sumatera Selatan

Kategori Posyandu Berprestasi Tingkat Nasional:

1. Posyandu Wethan Ceria, Surabaya, Jawa Timur
2. Posyandu Dahlia B, Jakarta Timur, DKI Jakarta
3. Posyandu Dahlia IV, Gunungkidul, DI Yogyakarta
4. Posyandu Beringin, Kota Pontianak, Kalimantan Barat
5. Posyandu Mawar, Metro, Lampung
6. Posyandu Otauw, Merlin D. Felle, Jayapura, Papua

Kategori Posyandu Inovasi Tingkat Nasional:

1. Posyandu Alamanda, Kota Bandung, Jawa Barat
2. Posyandu Melati, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat
3. Posyandu Kasih Sayang, Kota Bengkulu, Bengkulu
4. Posyandu Kamboja, Kabupaten Gianyar, Bali
5. Posyandu Flamboyan, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah
6. Posyandu Flamboari, Kabupaten Sarolangun, Jambi

Penjabat Bupati Klungkung I Nyoman Jendrika mengikuti kegiatan sosialisasi Penilaian Desa Antikorupsi secara daring melalui Zoommeeting, Jumat (13/9/2024). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ini sebagai persiapan untuk melakukan penilaian guna membuktikan bahwa desa yang telah ditunjuk sebagai calon percontohan telah mengimplementasikan indikator dan layak disebut sebagai percontohan Desa Antikorupsi, sebagaimana dipersyaratkan dalam Buku Panduan Desa Antikorupsi.

Turut hadir mendampingi Pj Bupati Klungkung dalam acara ini, Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMDPPKB Ida Bagus Pathyputra serta pejabat fungsional Inspektorat Daerah Komang Sudiartana.

Kabid Pemerintahan Desa Ida Bagus Pathyputra menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan tindak Surat Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI Nomor : B/571.3 DKM.01.02/80-84/09/2024 tanggal 03 September 2024 perihal Penilaian Percontohan Desa Antikorupsi Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2024.

Program Desa Anti Korupsi yang diprakarsai oleh KPK-RI merupakan salah satu strategi pencegahan tindak pidana korupsi dalam upaya untuk membentengi pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan, agar pelaksanaan pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat desa itu sendiri.

Program Desa Anti Korupsi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk membangun tata kelola pemerintahan desa yang bersih, berwibawa, transparan, tidak diskriminatif, akuntabel dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dengan dukungan seluruh elemen masyarakat

Program ini diluncurkan mengingat beberapa fakta yang ditemukan di desa.  Pertama, pelayanan publik di desa belum maksimal (administrasi kependudukan, barang, jasa). Kedua, terbatasnya SDM dan anggaran lembaga pengawas (Inspektorat Kab/Kota, BPKP, BPK) untuk mengawasi : 75.265 desa.  Ketiga, rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi APBDes.  Keempat, rendahnya transparansi & akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sedangkan fakta kelima yaitu tingkat kemiskinan desa yang cukup tinggi yakni sebesar 12,22% .

Kadis PMDPPKB I Wayan Suteja mendampingo Pj. Bupati I Nyoman Jendrika dalam menerima audiensi Kepala BPS Kabupaten Klungkung bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Klungkung, Rabu (11/9/2024).  Hadir dalam acara ini Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Klungkung I Made Putra Astawa beserta jajaran.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Klungkung I Made Putra Astawa menyatakan audiensi diadakan dalam rangka rencana BPS Kabupaten Klungkung akan mencanangkan Desa Pesinggahan sebagai Desa Cinta Statistik (Desa Cantik).

“Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) merupakan salah satu program yang mendorong kolaborasi data sehingga dihasilkan data statistik yang berkualitas dan pembangunan desa menjadi lebih tepat sasaran”, papar Putra Astawa.

Lebih lanjut Putra Astawa menegaskan. BPS bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan statistik. Pembinaan Desa Cantik merupakan salah satu stimulus agar statistik di desa/kelurahan menjadi semakin baik.

“Tujuan umum Desa Cantik antara lain meningkatkan literasi, kesadaran dan peran aktif perangkat desa/kelurahan dan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan statistik; standardisasi pengelolaan data statistik; optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan data statistik serta membentuk agen-agen statistik pada level desa/kelurahan”, tambahnya.

Selain itu, Putra Astawa juga menyatakan  Desa Cantik Tahun 2023 juga memiliki tujuan khusus yaitu memberikan literasi kepada perangkat desa/kelurahan dalam memahami Regsosek serta data dan indikator yang dicakup dalam Regsosek serta melakukan identifikasi pemanfaatan data Regsosek untuk kebutuhan desa dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Seusai mendengarkan tujuan audiensi, Pj. Bupati Klungkung I Nyoman Jendrika mengharapkan supaya pencanangan tersebut tidak hanya sebatas seremonial saja, tetapi manfaat dari pencanangan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat Desa Pesinggahan dan masyarakat Klungkung pada umumnya.

Dalam audiensi tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Klungkung I Made Putra Astawa menyerahkan dokumen yang berisi data mengenai tingkat Kemiskinan di Kabupaten Klungkung per Agustus 2024 kepada Pj. Bupati Klungkung I Nyoman Jendrika. Dalam dokumen tersebut ditunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Klungkung sudah semakin membaik.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, menekankan pentingnya standarisasi keuangan bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagai kunci utama untuk mengembangkan bisnis. Hal ini disampaikannya saat membuka Workshop Analisis Pengembangan Usaha dan Laporan BUMDesa/BUMDesa Bersama di Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Pekanbaru, Sabtu (7/9/2024).

Menurut Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini, standarisasi keuangan merupakan langkah vital dalam memajukan BUMDesa, karena mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Gus Halim juga menegaskan bahwa kolaborasi antara pengurus BUMDesa dan masyarakat akan berjalan lebih baik jika pengelolaan keuangannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

“Kebijakan lanjutan yang penting untuk penguatan posisi bisnis BUMDesa, terutama untuk bekerja sama dengan entitas bisnis lainnya, ialah standar keuangan BUMDesa, dalam Kepmendes PDTT Nomor 136 Tahun 2,” ujar Gus Halim.

Lebih lanjut Gus Halim memaparkan regulasi ini tercantum dalam Keputusan Kemendesa No 136 Tahun 2022, yang bertujuan menciptakan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

“Dengan keuangan yang baik maka akan terjadi akuntabilitas dan transparansi sehingga kepercayaan masyarakat kepada BUMDesa semakin meningkat. Tanpa kepercayaan masyarakat maka bisnisnya tidak akan pernah bisa berkembang,” tuturnya.

Gus Halim menambahkan bahwa meskipun kebutuhan setiap BUMDesa berbeda-beda di setiap daerah, standar keuangan yang seragam tetap diperlukan. Workshop ini menjadi langkah strategis untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, terutama di Provinsi Riau.

Salah satu cara untuk meningkatkan standarisasi keuangan BUMDesa adalah dengan memastikan setiap BUMDesa terdaftar secara resmi di Kemenkumham. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 21.607 BUMDesa dari total 62.580 yang sudah berbadan hukum, dengan rincian 19.973 BUMDesa, 281 BUMDesa Bersama, dan 1.353 BUMDesa Bersama LKD.

Gus Halim berharap angka ini terus bertambah melalui berbagai kegiatan, termasuk penyelenggaraan workshop yang melibatkan pengurus BUMDesa, BUMDesa Bersama, dan BUMDesa Bersama LKD.

Dalam rangka mendukung harmonisasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri menggelar workshop fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan pusat dan daerah, Selasa (3/9/2024) di Zasgo Hotel Labuan Bajo.

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri TB. Chaerul Dwi Sapta mengawali pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan menyampaikan laporan mengenai workshop tersebut yang merupakan bagian dari upaya Ditjen Bina Pembangunan Daerah.

“Tujuan utama dari kegiatan ini untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan dan penganggaran program penurunan stunting tahun 2024 dan 2025,” ujar Chaerul.

Workshop tersebut melibatkan berbagai narasumber dari pemerintah pusat dan 38 provinsi, serta peserta yang bergabung secara daring melalui ZOOM Meeting. Acara ini juga memfokuskan pada penguatan kapasitas pemerintah daerah melalui pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi yang dirancang untuk memastikan efektivitas intervensi layanan terhadap sasaran prioritas stunting.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud memberikan arahan penting dalam workshop ini. Restuardy menekankan bahwa meskipun prevalensi stunting nasional telah menurun sebesar 9,3% poin dalam lima tahun terakhir, penurunan tersebut masih belum mencapai target yang diharapkan.

“Kita perlu melanjutkan upaya ini dengan komitmen yang lebih besar. Tahun 2025 adalah tahun strategis, dan kita harus memastikan bahwa semua sektor berperan aktif dalam penanganan stunting,” tegas Restuardy.

Ia juga menggarisbawahi pencapaian dalam penurunan prevalensi stunting yang satu setengah kali lebih cepat dibandingkan periode sebelumnya. Restuardy menambahkan bahwa evaluasi kinerja tahun 2024 menunjukkan bahwa 35 provinsi telah berhasil melaksanakan aksi konvergensi dengan 11 provinsi mencapai penurunan lebih dari 10%.

Restuardy juga mengingatkan tentang pentingnya integrasi program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan seperti RKPD dan RENJA OPD, serta pemanfaatan dana desa dan sumber pembiayaan daerah lainnya.

“Efektivitas penurunan stunting memerlukan kerja sama lintas sektor yang terintegrasi dan selaras dengan mekanisme perencanaan pembangunan dari tingkat desa hingga pusat,” ujarnya.

Acara workshop diakhiri dengan sesi dialog yang dipandu Koordinator Substansi Kesehatan Kemendagri Arifin Hutagalung. Dialog ini menghadirkan berbagai pembicara dari BKKBN, Kemendes, Kemenkeu, Kemenkes, dan Bappenas, yang membahas berbagai aspek terkait pemanfaatan dana, integrasi perencanaan, dan dukungan anggaran untuk percepatan penurunan stunting.

Melalui workshop tersebut, diharapkan semua pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, dapat lebih bersinergi dalam mengatasi masalah stunting dan mencapai target nasional yang telah ditetapkan. Pemerintah melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri berkomitmen untuk terus mendukung dan memantau pelaksanaan program-program ini agar hasil yang optimal dapat tercapai.

Atas keberhasilan dalam menurunkan angka penderita stunting di Kabupaten Klungkung, Pemerintah Kabupaten Klungkung melalui Penjabat Bupati I Nyoman Jendrika, menerima penghargaan dari Wakil Presiden Republik Indonesia KH. Ma’ruf Amin bertempat di hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (4/9/2024). Dalam acara tersebut turut hadir mendampingi Nyoman Jendrika Kepala Dinas PMDPPKB Wayan Suteja.

Pemberian Penghargaan ini serangkaian dengan acara Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Kabupaten Klungkung pada tahun 2022 mencatat angka stunting sebanyak 7,7%, sedangkan pada tahun 2023 turun menjadi 4, 9% . Atas hasil tersebut pemerintah Kabupaten Klungkung diganjar dengan penghargaan dan insentif fiskal sebesar Rp 6.571.794.000

“Selamat untuk kita semua, penghargaan ini berkat komitmen, kinerja, inovasi dan kontribusi seluruh tim penurunan stunting dalam upaya menurunkan angka stunting di Kabupaten Klungkung. Ke depan harus diperkuat koordinasi lintas sektor dan dengan pembagian peran yang jelas. Pemimpin baru juga harus melanjutkan program secara konsisten dan penuh komitmen karena peran pemimpin akan mempengaruhi hasil yang dicapai setiap periode. ” ujar Pj. Bupati