Berita

Pemerintah Kabupaten Klungkung memastikan tidak akan memutuskan kontrak seluruh pegawai Non ASN yang ada di Pemerintah Kabupaten Klungkung. Hal tersebut ditegaskan Plt. Bupati Klungkung I Made Kasta dalam sambutannya pada saat acara Penyerahan Secara Simbolis Persetujuan Permohonan Perjanjian Kontrak/Jasa Tenaga Korja Non Pegawai Tahun 2024, Rabu (13/12/2023).

Kegiatan ini dihadiri oleh ribuan pegawai Non ASN serta seluruh kepala OPD lingkungan Pemkab Klungkung bertempat di Balai Budaya Ida I Dewa Agung Istri Kanya. Sementara dari tenaga non ASN dari DPMDPPKB Kabupaten Klungkung berjumlah 84 orang, terdiri atas 3 orang tenaga sopir, 14 orang tenaga administrasi, 1 orang waker, 7 orang PLKB, dan 59 orang Yowana Gema Santi.

Kepala BKPSDM Kabupaten Klungkung IB. Wirawan Adi Putra dalam laporannya mengatakan pegawai non ASN berjumlah 3.322.,

“Dilihat dari jumlah perbandingan antara pegawai ASN dan pegawai non ASN di Pemerintah Kabupaten Klungkung, jumlahnya  hampir sama di mana  pegawai ASN berjumlah 3.914 orang “, paparnya.

Lebih lanjut IB Wirawan menyatakan, dengan melihat perbandingan tersebut dapat dikatakan bahwa pegawai non ASN mempunyai peran yang sangat penting dalam birokrasi di Kabupaten Klungkung. Menurutnya hal ini harus di kelola dengan baik sehingga memberikan dampak positif bagi Pemerintah Kabupaten Klungkung. Apalagi banyak Perangkat Daerah yang kekurangan pegawai untuk menunjang fungsi dan tugas organisasi dalam pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu Plt Bupati Klungkung mengakui bahwa pegawai non ASN banyak membantu pekerjaan Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

“Selamat kepada seluruh Pegawai Non ASN bahwa SK perjanjian kontrak sudah saya setujui. Ini berarti tidak ada pemutusan kontrak kepada seluruh pegawai Non ASN dilingkungan Pemkab Klungkung. ” ujar Plt. Bupati Made Kasta.

Lebih lanjut Plt. Bupati Made Kasta  mengajak seluruh pegawai untuk tetap disiplin dan bekerja dengan baik sesuai tupoksi masing masing. Serta berharap pertumbuhan ekonomi semakin membaik sehingga pembangunan bisa terus berjalan dan kesejahteraan pegawai bisa semakin ditingkatkan.

Berkah keberhasilan dalam menekan dan memerangi stunting, Pemerintah Kabupaten Klungkung berhasil meraih Juara III sebagai kabupaten/kota terbaik dalam melaksanakan Praktik Baik Audit Kasus Stunting Indonesia (Petik Aksi) III dan IV tahun 2023. Raihan juara tersebut, dibacakan dalam acara Gebyar Bina Keluarga Balita untuk 1.000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) yang digelar Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Auditorium BKKBN RI di Jakarta, Selasa (12/12/2023) kemarin. Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala BKKBN RI Dr (HC) dr Hasto Wardoyo, Sp OG(K) kepada Kepala DPMDPPKB Kabupaten Klungkung  I Wayan Suteja, AP, M.Si mewakili Bupati Klungkung.

Gebyar BKB untuk 1000 HPK hadir menjadi ruang apresiasi bagi pengelola dan pelaksana BKB untuk 1000 HPK baik pada tingkat individu, komunitas RT/RW, Desa/Kelurahan, tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Provinsi. Gebyar BKB untuk 1000 HPK hadir menjadi ruang apresiasi bagi pengelola dan pelaksana BKB untuk 1000 HPK baik pada tingkat individu, komunitas RT/RW, Desa/Kelurahan, tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Provinsi. Acara dibuka oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Prof. Dr. Muhadjir Effendi.

Dalam arahannya Muhadjir menekankan pentingnya membangun manusia Indonesia berkelanjutan guna memanfaatkan bonus demografi dan menghadapi Indonesia Emas 2045.

“Ini harus menjadi perspektif baru BKKBN untuk menyiapkan generasi Indonesia Emas 2045. Saya mohon Pak Kepala BKKBN bisa membuat platform itu. Jangan-jangan kita ini berpikiran bahwa setelah stunting selesai, (semuanya) beres. Ini yang harus jadi pembangunan manusia Indonesia berkelanjutan, itu harus betul-betul dipastikan,” kata Muhadjir.

Karena itu selanjutnya Muhadjir menekankan, pemenuhan gizi itu tidak hanya selesai di Baduta (Bayi di bawa dua tahun), tapi  sampai Balita, nanti kemudian remaja, sampai menjadi manusia produktif, itu harus dijamin pemenuhan gizinya.

Selain penghargaan untuk Petik Aksi, pada kesempatan tersebut juga diserahkan apresiasi dan penghargaan untuk tahun 2023 diantaranya: Mitra Kelas TPK Hebat; Pemenang Lomba Media Inovatif TPK Hebat, Komitmen dan Kerja Keras dalam Pelaksanaan Optimalisasi Layanan BKB Holistik Integratif Unggulan; Dedikasi dan Komitmen dalam Mewujudkan Desa/Kelurahan Bebas Stunting (De’Best) di 1000 HPK; Capaian Gerakan “Ayo Ikut ke BKB/Posyandu”; Pemenang Lomba Poster Pelaksanaan Audit Kasus Stunting; serta Wisuda Kelas Orang Tua Hebat (Kerabat).

Program desa pangan aman yang merupakan program nasional untuk mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia, memiliki peran positif dalam rangka percepatan stunting  serta memperkuat ekonomi desa. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris DPMDPPKB Kabupaten Klungkung I Wayan Sudiarsa ketika menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan Monev Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu di Hotel Whydham Tamansari Jivva Resort,  Selasa (12/12/2023).

Menurut Sudiarsa, pangan yang berkualitas akan sangat mendukung asupan gizi bagi anak-anak sehingga berperan untuk mencegah terjadinya stunting. Di samping itu, pangan yang berkualitas akan menaikkan daya saing produk pangan sehingga akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Kegiatan yang dibuka oleh Plt. Bupati Klungkung I Made Kasta ini diinisiasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Denpasar. Turut hadir perwakilan OPD yang terkait dengan intervensi yang telah dilakukan oleh BPOM Denpasar menyangkut pasar, sekolah, dan desa.

Dalam laporannya Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Denpasar, Dra. I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Apt mengatakan bahwa untuk tahun 2023 di Kabupaten Klungkung telah dibentuk 106 kader keamanan pangan di tujuh desa yang diintervensi ada 350 orang komunitas yang terdiri dari pedagang atau Ritel, pelaku usaha UMKM, Komunitas PKK, Karang Taruna, Sekolah, Industri Pangan Rumah Tangga dll yang telah dilatih dan diberikan pemahaman terkait keamanan pangan.

Plt Bupati Klungkung I Made Kasta dalam sambutannya sangat mengapresiasi kegiatan ini dan berharap semoga ke depan terus berkelanjutan. Menurutnya,  program nasional keamanan pangan terpadu yang diinisiasi oleh Badan POM sangat luar biasa dan sekali lagi kami memberikan apresiasi dan terimakasih kepada Balai Besar POM di Denpasar atas sinerginya memilih Kabupaten Klungkung untuk melaksanakan kegiatan ini.

“Keamanan pangan merupakan hal yang sangat penting sehingga hal ini harus diperhatikan bersama. Keamanan pangan juga menjadi salah satu unsur peningkatan daya saing produk, terutama untuk menembus pasar internasional,” ujar Plt. Bupati I Made Kasta.

Lebih lanjut Plt. Bupati I Made Kasta mengatakan kegiatan ini berupa Monitoring dan Evaluasi Keamanan Pangan Terpadu yang bertujuan mengevaluasi dan menindaklanjuti program ini kedepan. Untuk para kader dan fasilitator keamanan pangan diharapkan dapat mempraktikkan ilmunya dan mengubah perilaku, menjadi teladan bagi desa, pasar dan sekolah lainnya serta aktif melanjutkan kegiatan keamanan pangan di tahun berikutnya.

“Jadi ilmu dan pemahaman yang diperoleh ditransfer dan ditularkan ke desa, pasar dan sekolah lainnya,” pungkasnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Klungkung, I Made Kasta membuka Penguatan Kemitraan Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Tingkat Kabupaten Klungkung di ruang rapat Praja Mandala Kantor Bupati Klungkung, Selasa (5/12/2023). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka tidak lanjut intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Klungkung.

Pada kesempatan tersebut, Plt. Bupati Klungkung I Made Kasta menegaskan  bahwa Kampung Keluarga Berkualitas memiliki peran dalam mengawal pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pemberdayaan dan punguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya. Pemkab Klungkung juga akan mendukung penuh program ini dan edepan agar terus berkelanjutan.

“Semoga penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Klungkung ini dapat terbentuk sesuai dengan target,” harap I Made Kasta.

Dalam kegiatan yang dihadiri oleh para Perbekel di kabupaten Klungkung tersebut, dihadirkan narasumber dari BKKBN perwakilan provinsi Bali I Ketut Gede Sumerta yang memberikan sosialisasi tentang Kampung Keluarga Berkualitas serta upaya penguatannya.

Sebagai wujud kepedulian  dalam percepatan penurunan stunting, Radio Sonora lewat program  Sonora Peduli Stunting bergerak di wilayah Kabupaten Klungkung  Selasa (05/12/ 2023). Untuk di Wilayah Klungkung, meliputi Kecamatan Klungkung, Dawan dan Banjarangkan, Sonora Peduli Stunting menyumbangkan sebanyak 8.790 butir telur atau 879 pack  yang di berikan kepada 293 anak terindikasi stunting. Kegiatan CSR Sonora Peduli Stunting ini merupakan KolaborAksi Sonora dengan pendengar  atau Sahabat Sonora. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Praja Mandala kantor Bupati Klungkung dihadiri Plt Bupati Klungkung, I Made Kasta beserta jajaran.

Dalam sambutannya Plt Bupati Klungkung I Made Kasta menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya  atas nama Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Klungkung kepada Radio Sonora yang telah mengadakan kegiatan Sonora Pedulli Stunting di kabupaten Klungkung.

“Donasi  nutrisi berupa 8.790 telur ayam akan dibagikan kepada 293 penerima dari keluarga yang mempunyai balita dengan rincian, kecamatan Klungkung 133 anak, kecamatan Dawan sebanyak 73 anak dan kecamatan Banjarangkan 87 anak”, ucapnya.

Lebih lanjut Made Kasta berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif secara luas kepada msyarakat baik secara pribadi atau perusahan untuk menjadi donator.

Rincian anak berisiko Stunting di kabupaten Klungkung yang menerima bantuan berjumlah 8.790 butir telur meliputi kecamatan Klungkung sebanyak 133 anak, Kecamatan Dawan sebanyak 73 anak dan Kecamatan Banjarangkan berjumlah 87 anak. Dan masing-masing anak mendapat 3 pack atau 30 butir telur.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung menerima kunjungan kerja staf Bagian Pemberdayaan Masyarakat Kota Makasar Kamis (30/11/2023). Rombongan asal Kota Makasar yang berjumlah sebanyak empat orang ini dipimpin oleh H. Hambali ini diterima langsung oleh Sekretaris DPMDPPKB I Wayan Sudiarsa bersama staf bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM) bertempat di ruang bidang setempat.

Dalam penyampaiannya, Ibu Niar dari Bagian Pemberdayaan Masyarakat Kota Makasar menyampaikan maksud kedatangan mereka untuk memperoleh informasi tentang berbagai bentuk pemberdayaan masyarakat yang ada di kabupaten Klungkung termasuk di antaranya lembaga-lembaga perekonomian masyarakat.

“Kami sangat berharap memperoleh informasi tentang payung-payung hukum pembentukan lembaga-lembaga perekonomian masyarakat yang ada di kabupaten ini”, papar Niar.
Lebih lanjut Niar menjelaskan tentang keberadaan lembaganya yang masih berupa salah satu Bagian di lingkungan Sekretariat Kota Makasar.

Menindaklanjuti penyampaian ini, Sekretaris DPMD Wayan Sudiarsa bersama staf bidang PUEM menyampaikan bahwa payung-payung lembaga dimaksud ada di masing-masing lembaga dan berjanji untuk mengirimkan regulasi dimaksud secara daring. Sudiarsa juga me njelaskan jika di kabupaten Klungkung terdapat desa adat di samping desa dinas. Kedua desa ini berjalan bersamaan, parallel bersama-sama seiring sejalan dan seraah

“Di Kabupaten Klungkung terdapat 53 desa dinas dan 6 kelurahan. Di samping itu juga terdapat 122 desa adat yang masing-masing memiliki Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Di samping itu Desa Adat juga diberikan peluang untuk membentuk unit usaha di sektor riil berupa Bhaga Utsaha Padruwen Desa Adat sesuai dengan potensi yang dimiliki”, papar Sudiarsa.

Lebih lanjut Sudiarsa menjelaskan desa dinas menjalankan pembangunan berdasarkan undang-undang, sedangkan desa adat menjalankan kewenangannya berdasarkan awig-awig, perarem dan kesepakatan krama desa. Selain itu desa adat harus mengurus hal yang berkaitan dengan Tri Hita Karana yakni parahyangan (berkaitan dengan Tuhan), pawongan (berkaitan dengan manusia), palemahan (berkaitan dengan alam lingkungan).

Dalam rangka peningkatan kapasitas , Pemerintah Kota Banjarmasin menyelenggarakan studi komparasi ke kabupaten Klungkung. Rombongan studi komparasi asal Kalimantan Selatan ini  diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung Anak Agung Gede Lesmana didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung I Wayan Suteja, AP, M.Si hari Rabu, 22 Nopember 2023 bertempat di Ruang Rapat Praja Mandala.

Bersama rombongan yang dipimpin langsung oleh Walikota Banjarmasin H. Ibnu Sina ini didiskusikan berbagai hal terkait dengan kegiatan PKK dan penerapan 10 program PKK, transisi PAUD ke SD yang menyenangkan serta peran perangkat daerah Kabupaten Klungkung.

Rombongan studi komparasi dari Pemkot Banjarmasin ini kemudian juga diajak mengenal sejarah kerajaan Klungkung di Monumen Puputan Klungkung dan juga mengenal kain endek khas daerah yang ada di Pasar Tematik Semarapura.

Sekretaris Daerah  Kabupaten Klungkung Anak Agung Gede Lesmana, ST, MT menjadi salah satu narasumber kegiatan Praktik Baik Audit Kasus Stunting Indonesia (PETIK AKSI) IV yang diselenggarakan BKKBN Selasa (21/11/2023).  Turut hadir mendampingi Sekda Klungkung dalam kegiatan ini,  Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB)  Kabupaten Klungkung I Wayan Suteja, AP. M.Si beserta jajaran, Kadis Kesehatan drg. I Gusti Agung Dwijawati, M.Kes, unsur pakar TPPS Kabupaten Klungkung dr. Made Supartha,MSc,SpA, serta Kepala Puskesmas Klungkung I drg. Ida Bagus  Dwipayana

Kegiatan yang dilaksanakan secara daring ini, juga dihadiri Sekretaris Kota Surabaya selaku narasumber. Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K); Deputi Bidang Keluarga Sejahtera & Pemberdayaan Keluarga BKKBN Nopian Andusti, S.E., M.T; Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak BKKBN dr. Irma Ardiana, MAPS; Penyuluh KB Ahli Utama Ir. Siti Fathonah, MPH; Penyuluh KB Ahli Utama drg. Widwiono, M. Kes dan PO Program dan Kegiatan, Sekretariat PPS BKKBN Pusat Dr. dr. Lucy Widasari, M.Si

Dalam kegiatan ini Sekda Klungkung memaparkan perkembangan kasus staunting di kabupaten Klungkung, khususnya berbagai intervensi yang telah dilakukan terhadap calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, bayi di bawah dua tahun, serta bayi di bawah lima tahun. Setelah paparan dilakukan proses Tanya jawab dengan para peserta secara daring. Beberapa pertanyaan yang diajukan terkait dengan peran kelompok pakar dalam TPPS, dukungan anggaran dalam percepatan penurunan stunting, serta tindakan yang dilakukan terhadap keluarga yang menolak mengikuti proses rujukan ke RSUD. Pertanyaan-pertanyaan yang mengemuka dalam Petik Aksi IV ini telah dijawab secara lugas oleh Sekda Klungkung dengan didukung oleh Kepala DPMDPPKB Kabupaten Klungkung serta dr. Made Supartha,MSc,SpA selaku tim pakar.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan BUMDesa dan BUMDesa Bersama di kabupaten Klungkung, telah dilaksanakan kegiatan Pelatihan Pengembangan Usaha BUMDesa dan BUMDesa Bersama. Kegiatan pelatihan yang  dilakukan selama tiga hari yaitu tanggal 13, 14, dan 16 Nopember 2023 ini dilaksanakan di tiga tempat yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Kantor Camat Banjarangkan dan Kantor Camat Nusa Penida.  Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung I Wayan Suteja, AP, M.Si didampingi oleh Kabid Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Perdesaan beserta staf. Narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan ini berasal dari Balai Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Denpasar, Tim Pembina BUMDesa (Inspektorat Daerah Kabupaten Klungkung), dan dari TA PM Kabupaten Klungkung.

Untuk menunjang peningkatan ekonomi desa, perlu adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang dapat menjadi wadah pemerintah desa dan warganya yang secara proporsional dalam melaksanakan program pemberdayaan perekonomian di tingkat desa. Keberadaannya  secara legal dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) bahwa  Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.  Berdirinya BUMDes bertujuan untuk menggali dan mengoptimalkan potensi wirausaha desa dan diharapkan mampu merangsang dan menggerakakan roda perekonomian desa.

Dalam pelatihan ini dibahas strategi seperti memilih unit usaha berdasarkan potensi dan permasalahan, menggali potensi dan permasalahan, menggerakkan dan menata potensi ekonomi desa melalui BUMDesa. Juga dipaparkan hasil pemetaan berupa daftar inventaris potensi dan permasalahan, serta upaya-upaya untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam turut mengawasi berjalannya usaha dari BUMDesa. Melalui pelatihan ini diharapkan  Usaha BUMDesa dapat berkembang dan berkelanjutan sehingga dapat membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan di desa.

Dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kabupaten Klungkung, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) Kabupaten Klungkung menggelar Sosialisasi Pengoperasian Web Human Development Worker (e-HDW) dan Peningkatan Kapasitas Kader Pembangunan Manusia di Wyndham Jivva, Lepang, Senin (13/11/2023). Sosialisasi ini dibuka Plt. Bupati Klungkung I Made Kasta, didampingi Kadis DPMDPPKB Kabupaten Klungkung I Wayan Suteja, AP, M.Si.  Turut hadir perwakilan dari Bappeda, Dinas Kesehatan, dan Camat se- Kabupaten Klungkung.

Kadis DPMDPPKB I Wayan Suteja dalam laporannya menyampaikan tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan serta menyelaraskan kualitas pelaksanaan Program   Percepatan Penurunan Stunting di Tingkat Kabupaten Klungkung  dengan keluaran (output) dan manfaat (outcome) yang jelas dan terukur.

“Jumlah peserta sebanyak 150 orang  terdiri dari Tim TPPS Kabupaten Klungkung, Camat se-Kabupaten Klungkung, PD dan PLD se-Kabupaten Klungkung, Koordinator PKB/PLKB se -Kabupaten  Klungkung, Sekretaris Desa se-Kabupaten Klungkung, dan Kader Pembangunan Manusia se-Kabupaten  Klungkung”, papar Wayan Suteja.

Plt. Bupati Klungkung I Made Kasta dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penurunan kasus stunting di kabupaten Klungkung.

” Hingga saat ini kasus stunting di Kabupaten Klungkung telah mengalami penurunan hingga mencapai angka 4,7. Namun kita harus tetap waspada tethadap munculnya kasus-kasus stunting baru”, papar Made Kasta.

Lebih lanjut Plt Bupati Klungkung asal Desa Akah ini mengingatkan pentingnya pengetahuan tentang gizi bagi para ibu dan calon Ibu.  Oleh karena itu peran Kader Pembangunan Manusia dalam membangun dan meningkatan pengetahuan tentang stunting dan cara mengantisipasinya sangat penting dan strategis..

Guna memantau  dan mendukung peningkatan konvergensi intervensi gizi kepada keluarga mulai dari 1.000 HPK (Hari Pertama Kelahiran), telah dikembangkan aplikasi e-HDW oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sejak tahun 2020. Electronic Human Development Worker e-HDW merupakan tools pendataan, pengumpulan, pemantauan, pencatatan dan pelaporan pada sasaran rumah tangga dalam pencegahan stunting di Desa.

“Aplikasi e-HDW  digunakan oleh Kader Pembangunan Manusia untuk mendukung Desa dalam  fasilitasi konvergensi pencegahan stunting”, papar Adi Parmadi selaku narasumber dalam sosialisasi ini.

Lebih lanjut Adi Parmadi meminta Sekretaris Desa berperan aktif mendukung pengisian web  ini agar web ini dapat berfungsi sebagaimana mestinya.